Mataram, Dalam upaya memperkuat budaya akademik dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) menggelar Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Standar Scopus dan Sinta pada Selasa, 22 Juli 2025, bertempat di Fave Hotel Mataram.
Kegiatan ini diikuti oleh 50 dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UMMAT dan dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas penulisan artikel ilmiah berorientasi Scopus serta kelas penulisan artikel ilmiah berstandar Sinta 2. Workshop ini merupakan bagian dari program strategis LPPM untuk memperkuat kapasitas dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional.
Ketua LPPM UMMAT, Dr. Sri Rejeki, M.Pd., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari serangkaian program peningkatan mutu penelitian dan publikasi yang telah dilakukan sebelumnya.
“LPPM telah melakukan berbagai langkah, mulai dari Scopus Camp, pendampingan penulisan artikel mahasiswa, pelatihan menulis buku, hingga workshop peningkatan skor Sinta. Semua ini demi mendorong lahirnya karya-karya ilmiah berkualitas dari dosen UMMAT,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya literasi jurnal bagi dosen sebelum melakukan submit artikel. “Seringkali kegagalan publikasi terjadi karena ketidaksesuaian antara naskah dan jurnal tujuan. Maka dari itu, penting untuk terlebih dahulu memahami karakter jurnal yang dituju,” ujarnya.
Rektor UMMAT, Drs. Abdul Wahab, M.A., secara resmi membuka workshop dan memberikan arahan kepada para peserta. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa produktivitas karya ilmiah adalah bagian dari tanggung jawab dan integritas seorang dosen.
“Karya ilmiah kita sebagai dosen adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Jika dosen tidak menulis artikel ilmiah, maka perlu kita pertanyakan apa yang sebenarnya sedang ia kerjakan. Banyak penelitian dan pengabdian yang dilakukan, namun tidak pernah dipublikasikan. Di situlah stagnasi terjadi,” tegas Rektor.
Ia menambahkan bahwa pihak universitas bersama LPPM akan mengambil langkah tegas terhadap penelitian yang tidak berujung pada publikasi. “Kami telah meminta LPPM untuk tidak lagi mendanai penelitian yang tidak menghasilkan publikasi ilmiah. Harus ada keberlanjutan. Kalau tidak mampu Scopus, minimal Sinta 2. Kalau tidak bisa juga, Sinta 3. Harus ada output nyata,” ujarnya.
Tak hanya itu, Rektor juga menyoroti pentingnya publikasi ilmiah dalam proses kenaikan jabatan fungsional dosen.
“Jumlah lektor kepala di UMMAT masih sangat sedikit. Guru besar kita baru dua orang. Tahun ini kami harapkan bertambah dua lagi, dan tahun 2026 minimal tiga guru besar baru. Target ini hanya bisa dicapai jika para dosen serius menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Publikasi, Konferensi, Pengelolaan Jurnal, dan HKI LPPM UMMAT, Dr. Syaharuddin, M.Pd., Si., menjelaskan bahwa workshop dibagi menjadi dua kelas sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang peserta.
“Kelas Scopus diikuti oleh 25 dosen dengan latar belakang S3, S2, serta penerima hibah fundamental dari Kemendikbudristek. Kelas ini difasilitasi oleh Prof. Dr. Saiful Prayogi, M.Pd., Guru Besar Universitas Pendidikan Mandalika sekaligus Reviewer Jurnal Terindeks Scopus. Sementara kelas Sinta juga diikuti oleh 25 dosen berlatar belakang S2, penerima hibah internal kompetitif dan hibah AIK, yang difasilitasi oleh Dr. Shahibul Ahyan, M.Pd., Dosen Universitas Hamzanwadi sekaligus Chief Editor Jurnal Nasional Sinta 2,” paparnya.
Selama workshop, peserta mendapatkan materi teknis terkait teknik penulisan ilmiah yang baik, strategi memilih jurnal yang tepat, serta simulasi proses submit artikel ke jurnal bereputasi. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Para peserta aktif berdiskusi, bertanya, dan membedah naskah artikel masing-masing untuk diperbaiki berdasarkan standar yang ditentukan.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya besar UMMAT dalam mendukung program percepatan dosen menuju jabatan fungsional tinggi serta membangun reputasi institusi yang unggul. Melalui program-program LPPM, UMMAT berharap dapat mencetak lebih banyak peneliti produktif yang siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah sosial melalui hasil-hasil penelitian yang aplikatif dan terpublikasi secara luas. (HUMAS UMMAT)
Mataram, Dalam upaya memperkuat sistem penjaminan mutu internal dan menyelaraskannya dengan regulasi terbaru, Lembaga Pengembangan Mutu Internal (LPMI) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) menggelar Workshop Pengembangan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pada Senin, 21 Juli 2025, bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMMAT.
Workshop ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan UMMAT, mulai dari unsur rektorat, direktorat, kepala lembaga dan biro, hingga ke tingkat fakultas yang melibatkan para dekan, wakil dekan, dan gugus pengendali mutu (GPM) di setiap fakultas. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam akselerasi peningkatan mutu akademik dan non-akademik di lingkungan UMMAT, seiring dengan rencana besar menuju akreditasi institusi pada tahun 2026.
Ketua LPMI UMMAT, Dr. Ima Rahmawati Sushanti, S.T., M.MT., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk mengembangkan dokumen SPMI yang sebelumnya telah disusun pada tahun 2021. Penyesuaian ini menjadi sangat krusial mengingat adanya perubahan substansi dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang menjadi acuan terbaru dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita untuk terus mengembangkan sistem mutu yang relevan dan sesuai regulasi. Dokumen SPMI yang sebelumnya kita miliki perlu diperbarui, disesuaikan dengan kebijakan terkini, terutama dalam rangka menghadapi akreditasi institusi perguruan tinggi yang akan kita hadapi di tahun 2026,” ujar Dr. Ima.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan dokumen mutu yang akurat, adaptif, dan implementatif sangat diperlukan agar seluruh kegiatan akademik, tata kelola kelembagaan, hingga catur dharma perguruan tinggi dapat berjalan searah dengan visi dan misi universitas.
Sebagai narasumber utama, LPMI UMMAT menghadirkan Dr. Sinta Ardiantina, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (UB). Pemilihan UB sebagai mitra benchmarking didasarkan pada prestasi UB yang telah meraih akreditasi unggul secara nasional.
“Kami melihat UB sebagai contoh sukses dalam pengembangan sistem mutu dan penyusunan dokumen SPMI. Tidak hanya dari sisi kelengkapan dokumen, tetapi juga dari penerapan budaya mutu yang kuat. Ini yang ingin kita pelajari dan adaptasikan di UMMAT,” tambah Dr. Ima.
Melalui sesi pemaparan dan diskusi interaktif, peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai strategi penyusunan dokumen mutu yang sesuai regulasi, pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), hingga penguatan peran unit-unit mutu di tingkat fakultas dan prodi.
Peserta workshop terdiri dari para pemangku kebijakan di lingkungan UMMAT yang memiliki peran strategis dalam implementasi mutu. Seluruh peserta terlibat aktif dalam diskusi, memberikan masukan, dan membentuk komitmen bersama untuk mendukung percepatan pengembangan dokumen SPMI secara menyeluruh.
“Kami ingin seluruh elemen pimpinan, dari rektorat hingga fakultas, bersinergi dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapannya, sistem mutu yang dibangun benar-benar membumi dan berkelanjutan, tidak hanya sebatas dokumen administratif,” ungkap Dr. Ima.
Rektor UMMAT, Drs. Abdul Wahab, MA., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini sebagai bentuk kesiapan UMMAT dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan menjawab tantangan era pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.
“Mutu itu bukan hanya dokumen, tapi harus menjadi budaya. Budaya mutu inilah yang akan memperkuat daya saing UMMAT di tingkat nasional dan regional. Kita punya target besar yaitu meraih akreditasi unggul di tahun 2026, dan ini butuh kerja sama dari semua lini,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa capaian akreditasi unggul akan membawa dampak positif dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan SDM, kualitas lulusan, penguatan publikasi ilmiah, hingga pengembangan sarana dan prasarana, serta implementasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam catur dharma perguruan tinggi.
“Kami berharap ke depan, UMMAT bisa menjadi perguruan tinggi swasta terbaik tidak hanya di NTB, tetapi juga menjadi barometer mutu di wilayah Indonesia Timur, bahkan nasional. Dengan sinergi, komitmen, dan semangat membangun mutu, saya yakin itu bisa kita capai,” ujar Rektor penuh optimisme. (HUMAS UMMAT)
Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak calon pendidik unggul dan berjiwa pengabdi. Hal ini ditandai dengan pelepasan resmi 351 mahasiswa Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-Dik) pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Bertempat di Lapangan FKIP UMMAT, acara pelepasan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UMMAT Drs. Abdul Wahab, M.A., Dekan FKIP Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., MCE., para Wakil Dekan FKIP, dosen pembimbing lapangan (DPL), serta seluruh peserta program PLP II.
Dekan FKIP UMMAT, Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si., menjelaskan bahwa program PLP II terintegrasi KKN-Dik merupakan bentuk pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk tidak hanya menguasai teori pendidikan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks nyata di tengah masyarakat sekolah. “Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat sekolah dan berkontribusi aktif dalam pengembangan lingkungan pendidikan,” ujar Nizaar.
Sebanyak 351 mahasiswa FKIP UMMAT akan disebar ke 50 sekolah mitra dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di dua wilayah strategis, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Para mahasiswa akan menjalani masa praktik selama dua bulan, dimulai pada 21 Juli hingga 13 September 2025.
Program PLP II terintegrasi KKN-Dik ini merupakan program unggulan FKIP UMMAT yang memadukan pendekatan akademik dengan pengabdian masyarakat berbasis pendidikan. Mahasiswa akan menjalankan sejumlah aktivitas, antara lain praktik pembelajaran di kelas bersama guru pamong, penyusunan dan pengembangan perangkat ajar, penyelenggaraan kegiatan literasi dan numerasi di sekolah, serta pelaksanaan program edukatif berbasis potensi dan kebutuhan lokal.
“Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menjadi guru yang cakap dalam mengajar, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya,” tambah Dr. Nizaar.
Rektor UMMAT, Drs. Abdul Wahab, M.A., dalam amanatnya menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas. Ia berharap para mahasiswa dapat menjadi teladan yang baik, serta membawa nilai-nilai Muhammadiyah dalam praktik pendidikan di sekolah.
“Kalian adalah representasi UMMAT di tengah masyarakat. Jadilah duta perubahan, teladan akhlak, dan penyebar semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan lupa untuk belajar dari guru pamong, bersinergi dengan kepala sekolah, dan mendengarkan kebutuhan siswa,” tegas Rektor.
Beliau juga menyampaikan bahwa pengalaman ini merupakan salah satu fase penting dalam pembentukan karakter pendidik. “Di lapangan, kalian akan belajar banyak hal yang tidak kalian temukan di ruang kuliah. Hadapilah setiap tantangan dengan keikhlasan dan semangat untuk tumbuh,” tambahnya.
Dengan pelepasan ini, FKIP UMMAT mempertegas komitmennya untuk terus membina dan mendampingi calon guru yang tak hanya kompeten dalam bidangnya, tetapi juga siap menjadi pemimpin perubahan di tengah masyarakat. Sinergi antara kampus, sekolah, dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (HUMAS UMMAT)
Mataram, 18 Juli 2025 – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Majelis Tabligh menyelenggarakan Konsolidasi Dakwah Kemasjidan bersama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Kegiatan ini menjadi momen yang sangat penting untuk mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Masjid Muhammadiyah yang telah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dari berbagai tingkatan. Hadir Rektor UMMAT, para Wakil Rektor, Sekretaris Rektor, serta para Dekan UMMAT. Turut hadir juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Pulau Lombok, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) NTB dan Kota Mataram, Pimpinan Wilayah dan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA & PDNA), Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), DPD dan PC IMM NTB, Pimpinan Wilayah dan Daerah IPM, serta unsur Ortom lainnya seperti Tapak Suci dan Hizbul Wathan.
Rektor UMMAT, Drs. Abdul Wahab, MA., dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan konsolidasi dakwah ini. Ia menekankan bahwa kampus Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendukung penguatan Masjid sebagai pusat peradaban.
“Universitas Muhammadiyah Mataram bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah. Kami menyambut baik kegiatan ini karena pengelolaan Masjid yang tertib, profesional, dan terarah akan memberikan dampak besar bagi kehidupan umat, termasuk di lingkungan akademik,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa masjid harus menjadi tempat yang inklusif, tidak hanya bagi ibadah ritual, tetapi juga tempat tumbuhnya intelektualisme Islam dan gerakan sosial kemasyarakatan.
“Kami di UMMAT berkomitmen untuk menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan karakter, spiritualitas, dan pemikiran Islam. Karena itu, kami siap bersinergi dengan PWM NTB dan Majelis Tabligh untuk menerapkan pedoman pengelolaan masjid ini secara konkret,” tambahnya.
Sekretaris Majelis Tabligh PWM NTB, Muhamad Sahril, M.Pd., menegaskan pentingnya konsolidasi ini sebagai langkah awal untuk menyatukan visi dan persepsi dalam pengelolaan Masjid Muhammadiyah. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dibagi dalam dua zona, yaitu Zona Lombok yang dilaksanakan hari ini, dan Zona Sumbawa yang akan direncanakan pada akhir tahun 2025. “Harapan kami, seluruh Masjid Muhammadiyah di NTB dapat dikelola sesuai dengan standar yang ditatapkan Oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Dr. Waluyo, Lc., MA., menjelaskan bahwa lahirnya pedoman pengelolaan Masjid Muhammadiyah Tahun 2024 merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak dalam mengelola masjid secara profesional dan terstruktur. “Kini kita hadirkan pedoman yang mencakup aspek manajemen SDM, keuangan, administrasi, dan dakwah,” jelasnya.
Ia juga memperkenalkan sistem digital SITAMA (Sistem Informasi Tabligh Muhammadiyah) yang akan menjadi sarana utama dalam modernisasi pengelolaan masjid secara terintegrasi dan transparan.
Ketua PWM NTB yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Tabligh PWM NTB, Dr. TGH. Sukarta, M.Pd., menyatakan bahwa PWM NTB siap mendukung penuh implementasi pedoman tersebut. “Masjid adalah ujung tombak gerakan dakwah Muhammadiyah. Kita ingin tata kelolanya tertib, akuntabel, dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif dan diskusi yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, termasuk pentingnya pelatihan khusus Pengelola/Takmir masjid serta pendataan Masjid Muhammadiyah berbasis digital di seluruh wilayah NTB. (HUMAS UMMAT)
Mataram, 18 Juli 2025 – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Majelis Tabligh menyelenggarakan Konsolidasi Dakwah Kemasjidan bersama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Kegiatan ini menjadi momen yang sangat penting untuk mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Masjid Muhammadiyah yang telah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dari berbagai tingkatan. Hadir Rektor UMMAT, para Wakil Rektor, Sekretaris Rektor, serta para Dekan UMMAT. Turut hadir juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Pulau Lombok, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) NTB dan Kota Mataram, Pimpinan Wilayah dan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA & PDNA), Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), DPD dan PC IMM NTB, Pimpinan Wilayah dan Daerah IPM, serta unsur Ortom lainnya seperti Tapak Suci dan Hizbul Wathan.
Rektor UMMAT, Drs. Abdul Wahab, MA., dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan konsolidasi dakwah ini. Ia menekankan bahwa kampus Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendukung penguatan Masjid sebagai pusat peradaban.
“Universitas Muhammadiyah Mataram bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah. Kami menyambut baik kegiatan ini karena pengelolaan Masjid yang tertib, profesional, dan terarah akan memberikan dampak besar bagi kehidupan umat, termasuk di lingkungan akademik,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa masjid harus menjadi tempat yang inklusif, tidak hanya bagi ibadah ritual, tetapi juga tempat tumbuhnya intelektualisme Islam dan gerakan sosial kemasyarakatan.
“Kami di UMMAT berkomitmen untuk menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan karakter, spiritualitas, dan pemikiran Islam. Karena itu, kami siap bersinergi dengan PWM NTB dan Majelis Tabligh untuk menerapkan pedoman pengelolaan masjid ini secara konkret,” tambahnya.
Sekretaris Majelis Tabligh PWM NTB, Muhamad Sahril, M.Pd., menegaskan pentingnya konsolidasi ini sebagai langkah awal untuk menyatukan visi dan persepsi dalam pengelolaan Masjid Muhammadiyah. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dibagi dalam dua zona, yaitu Zona Lombok yang dilaksanakan hari ini, dan Zona Sumbawa yang akan direncanakan pada akhir tahun 2025. “Harapan kami, seluruh Masjid Muhammadiyah di NTB dapat dikelola sesuai dengan standar yang ditatapkan Oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Dr. Waluyo, Lc., MA., menjelaskan bahwa lahirnya pedoman pengelolaan Masjid Muhammadiyah Tahun 2024 merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak dalam mengelola masjid secara profesional dan terstruktur. “Kini kita hadirkan pedoman yang mencakup aspek manajemen SDM, keuangan, administrasi, dan dakwah,” jelasnya.
Ia juga memperkenalkan sistem digital SITAMA (Sistem Informasi Tabligh Muhammadiyah) yang akan menjadi sarana utama dalam modernisasi pengelolaan masjid secara terintegrasi dan transparan.
Ketua PWM NTB yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Tabligh PWM NTB, Dr. TGH. Sukarta, M.Pd., menyatakan bahwa PWM NTB siap mendukung penuh implementasi pedoman tersebut. “Masjid adalah ujung tombak gerakan dakwah Muhammadiyah. Kita ingin tata kelolanya tertib, akuntabel, dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif dan diskusi yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, termasuk pentingnya pelatihan khusus Pengelola/Takmir masjid serta pendataan Masjid Muhammadiyah berbasis digital di seluruh wilayah NTB. (HUUMAS UMMAT)
Mataram, 10 Juli 2025 – Dalam semangat memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pendorong demokrasi kampus, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) meresmikan platform “Digital Aspirasi Mahasiswa” dan menggelar forum Dialog Legislasi yang melibatkan berbagai elemen penting dalam lingkungan akademik. Bertempat di Aula Pertemuan Lantai 3 Rektorat UMMAT, acara ini mengangkat tema “Suara Mahasiswa: Langkah Nyata, Aspirasi Didengar, Perubahan Terwujud” dan dihadiri lebih dari 80 peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga Kemahasiswaan se-UMMAT serta ketua dan anggota DPM dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram.
Kegiatan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam mekanisme penyampaian aspirasi mahasiswa di UMMAT. Selama ini, ruang penyampaian ide, kritik, dan gagasan mahasiswa dianggap terbatas. Melalui platform Digital Aspirasi Mahasiswa, DPM mencoba mematahkan sekat-sekat formalitas dan hambatan birokrasi yang kerap membatasi komunikasi dua arah antara mahasiswa dan lembaga perwakilan.
Ketua Komisi Humas DPM UMMAT, Irma Neni Wahidah, mengungkapkan bahwa keresahan mahasiswa yang selama ini tak tersampaikan dengan baik telah menjadi motivasi utama peluncuran inovasi ini. Ia memperkenalkan QR Code khusus yang terhubung langsung ke sistem digital aspirasi, memungkinkan setiap mahasiswa menyampaikan masukan secara anonim atau terbuka, kapan pun dan di mana pun.
“Kami tidak ingin lagi mendengar mahasiswa berkata, ‘suara saya tidak didengar’ atau ‘untuk apa menyampaikan aspirasi kalau tidak ditindaklanjuti’. Melalui platform ini, kami pastikan setiap suara akan tercatat dan dibahas dalam rapat-rapat DPM sebagai dasar penyusunan kebijakan”, tegasnya.
Platform ini dirancang agar bersifat transparan, adaptif, dan inklusif, sehingga dapat menjangkau seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi dan fakultas. Tidak hanya menyampaikan aspirasi, mahasiswa juga dapat memantau tindak lanjut dan status aspirasi yang mereka kirimkan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Dialog Legislasi, sebuah forum diskusi terbuka yang menghadirkan dua narasumber kompeten: Bapak Marga Harun, S.H., M.H., Anggota DPRD Provinsi NTB, dan Bapak Erik, S.IP., M.IP., akademisi UMMAT. Keduanya membahas secara mendalam tentang pentingnya literasi legislasi di kalangan mahasiswa, mekanisme penyusunan kebijakan publik, hingga peran strategis mahasiswa sebagai kelompok kritis dalam sistem demokrasi.
Dalam pemaparannya, Marga Harun mengapresiasi inisiatif DPM UMMAT dan menyatakan bahwa kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa mahasiswa bukan hanya penonton dalam dinamika kebangsaan.
“Saya melihat semangat besar dari adik-adik mahasiswa hari ini. Platform digital seperti ini harus menjadi media penggerak, bukan sekadar pelengkap. DPM punya peran vital dalam menyerap, menyusun, dan menyuarakan kebijakan berbasis kebutuhan riil mahasiswa”, ungkapnya.
Senada, Erik, S.IP., M.IP. menyoroti perlunya kolaborasi antara lembaga legislatif kampus dan akademisi dalam membentuk kultur berpikir kritis. Ia mendorong mahasiswa agar tidak takut bersuara, sekaligus tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan pendapat.
Momentum penting lainnya adalah saat Wakil Rektor III UMMAT, Dr.Erwin, M.Pd., secara resmi meluncurkan platform Digital Aspirasi Mahasiswa. Dalam sambutannya, WR III memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja DPM UMMAT yang dinilai lebih aktif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
“DPM saat ini telah menunjukkan langkah nyata dalam menjembatani suara mahasiswa. Kami mendukung penuh, bahkan menantang DPM untuk mengembangkan platform ini lebih lanjut hingga bisa menjadi role model di tingkat nasional”, ujar WR III dengan semangat.
Ia juga mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan untuk bersinergi dengan DPM dalam menampung dan menyikapi berbagai persoalan kampus secara konstruktif.
Ketua DPM UMMAT, Muhamad Aminuddin, menutup kegiatan dengan ajakan kepada seluruh mahasiswa UMMAT untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi melalui kanal resmi yang telah disediakan. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif mahasiswa hadir bukan sebagai simbol, melainkan sebagai representasi nyata dari suara mahasiswa.
Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini berjalan lancar dan penuh semangat kolaboratif. Dengan peluncuran Digital Aspirasi Mahasiswa, DPM UMMat tidak hanya memperkenalkan inovasi, tapi juga menegaskan komitmennya sebagai lembaga yang terbuka, solutif, dan berorientasi pada kemajuan kampus.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal transformasi budaya komunikasi antara mahasiswa dan lembaga kampus. Sehingga, segala bentuk kritik, gagasan, dan aspirasi dapat diterima sebagai energi positif untuk membangun Universitas Muhammadiyah Mataram yang lebih progresif dan adaptif di era digital. (HUMAS UMMAT)
