TINGKATKAN PENGETAHUAN CIVITAS AKADEMIKA TERKAIT SEKTOR JASA KEUANGAN, UMMAT DIGANDENG OJK LAKUKAN SOSIALISASI

oleh admin ummat | Des 11, 2019 | Berita

MATARAM-Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK dibentuk dengan tujuan antara lain untuk mampu melindungi kepentingan masyarakat, OJK memberikan informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) mensosialisasikan perlindungan terhadap konsumen. Kegiatan tersebut menjamah civitas akademika atau masyarakat kampus sebagai objek atau peserta sosialisasi. (6/12)

Kegiatan yang dipadati sekitar 200 orang peserta tersebut diadakan di aula FIK UMMAT lantai IV. Selain mahasiswa, kegiatan sosialisasi sekaligus dialog juga turut dihadiri oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMMAT, dekan dan wakil dekan, kepala dan biro lembaga, dosen, serta karyawan. Antusiasme konsumen keuangan di UMMAT cukup memberikan penegasan bahwa masalah keuangan merupakan perkara serius untuk diedukasikan, baik kepada masyarakat umum maupun masyarakat sekolah atau kampus.

Rektor UMMAT sebagai pimpinan universitas menyambut baik dan hangat ajakan OJK untuk menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan perasaan bahagia dan selamat datang sekaligus ucapan terimakasih karena dipilihnya UMMAT sebagai penyelenggara sosialisasi di sektor jasa keuangan tersebut.

“Kami merasa istimewa atas ditunjuknya UMMAT sebagai fasilitator kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan sektor jasa keuangan ini. Saya rasa civitas akademika lebih khusus mahasiswa perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait masalah keuangan”, jelas H.Arsyad Abd. Gani selaku Rektor.

Lebih lanjut Rektor UMMAT mengapresiasi OJK yang tetap dan terus gencar melakukan berbagai upaya edukasi bagi masyarakat. Beliau berharap semoga OJK semakin dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga keberadaannya mampu membawa sektor jasa keuangan Indonesia akan lebih baik lagi.

“Kegiatan hari ini merupakan bukti konsistensi OJK dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik dibidang keuangan maupun bidang layanan dan produk-produknya. Semoga para peserta yang ada di ruangan ini serius untuk berpartisipasi dalam dialog nanti sehingga kegiatan hari ini dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk kita dan orang lain”, harapnya. (Dhie)

Pendaftaran PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) Prajabatan Tahun 2019

oleh admin ummat | Nov 5, 2019 | Berita

Tahun 2019 PPG Prajabatan telah dibuka kembali, untuk para alumni Sarjana (S1) dapat mendaftarkan diri agar bisa mengikuti kegiatan PPG Prajabatan.

Seleksi PPG Prajabatan Meliputi:
– Seleksi Administratif
– Seleksi Akademik
– Seleksi Bakat Minat Kepribadian dan Panggilan Jiwa

DOWNLOAD JADWAL PENDAFTARAN PPG KLIK DISINI

Adapun Persyaratan untuk Pendaftaran antara lain:

Mendaftar Secara Online di
LINK PENDAFTARAN PPG TAHUN 2019 KLIK DISINI

Calon Mahasiswa merupakan Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
Calon Mahasiswa Berusia setinggi-tingginya 30 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);

Universitas Muhammadiyah Mataram menerima mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2019

dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PPG Prajabatan tahun 2019 merupakan program PPG Mandiri dengan proses pembelajaran selama dua semester, yang dilaksanakan di LPTK penyelenggara sesuai program studi.

MAHASISWA SIAP MENGEDUKASI MASYARAKAT TERKAIT PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG

oleh admin ummat | Okt 19, 2019 | Berita

MATARAM-Dalam rangka mengedukasi warga Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya mahasiswa sebagai masyarakat akademisi yang memiliki peran penting untuk sebuah perubahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), menggandeng Komunitas Penataan Ruang (Kopeka) untuk ikut mengendalikan pemanfaatan ruang.

Kegiatan dalam bentuk diskusi tersebut diadakan di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan diikuti oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) NTB, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, dan Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UMMAT. (15/10).

Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah, Kementerian ATR, Harris Simanjuntak mengatakan bahwa proses edukasi masyarakat terkait pemanfaatan tata ruang penting dan perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

“Kalau sejak awal masyarakat dilibatkan saat perencanaan pemanfaatan tata ruang, maka benturan dapat dihindari”, kata Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV tersebut.

Menurut Harris, selama ini yang banyak aktif dalam hal penataan ruang hanya dari pemerintah daerah, padahal masyarakat juga harus terlibat agar tidak terjadi bentrokan atau kesalapahaman ketika suatu kawasan akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Bentrokan biasa terjadi saat dimulainya pembangunan karena masyarakat tidak banyak mengetahui rencana dan kebermanfaatan kelanjutan terhadap pembangunan daerah tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan suatu pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Tata Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2010 terkait Penataan Ruang.

“Dalam regulasi tersebut ditegaskan pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengendalian penataan ruang”, jelasnya.

Undang-Undang juga mengamanahi, lanjut Harris, untuk membentuk kelompok peduli tata ruang yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu kelompok terdampak tata ruang, kelompok terdidik, dan kelompok keseharian yang bergelut langsung dengan tata ruang tersebut.

“Maka dari itu, kami mengajak mahasiswa agar bisa membina masyarakat terdampak. Sehingga bila komunitas dan kelompok bersatu maka akan ada mitra pemerintah sehingga suara mereka lebih didengar pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan perimbangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Program Studi  Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,  UMMAT, Fariz Primadi Hirsan mengatakan, kegiatan diskusi tentang pengendalian pemanfaatan tata ruang tersebut sangat bermanfaat, khusunya bagi mahasiswa.

Ia berharap nantinya mahasiswa akan bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Apalagi mereka sebagai representasi masyarakat terdidik, sebagai pelopor perubahan untuk masa depan yang gemilang.

“Semoga mahasiswa dapat mempercepat penyampaian informasi langsung ke masyarakat. Dengan begitu, kampus akan menjadi perpanjangan tangan yang tepat bagi pemerintah untuk berbagai program yang kemudian dikembangkan oleh daerah”, harap Fariz. (Dhie)

ADAKAN KULIAH UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SOSIALISASI BI CORNER, UMMAT SIAP MENJADI CENTRAL INFORMASI BERKUALITAS

oleh admin ummat | Okt 9, 2019 | Berita

MATARAM-Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) menggandeng Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) melakukan kegiatan kuliah umum dengan tema “Perlindungan Konsumen Di Era Digital”. Kegiatan yang dilaksanakan di lantai empat gedung FIK tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi keberadaan BI Corner UMMAT sebagai sentral informasi keuangan dan ekonomi dengan menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri. BI Corner UMMAT langsung dibina oleh Bank Indonesia sebagi bentuk tanggungjawab dan kepeduliannya dalam hal mencerdaskan masyarakat.

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT menyampaikan bahwa Bank Indonesia dengan program BI Corner siap melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi akurat. “BI Corner UMMAT berperan sebagai penyedia informasi dalam hal keuangan dan ekonomi sehingga diharapkan masyarakat kampus/civitas akademika dapat memperoleh informasi yang berkualitas”, ujarnya.

Sementara kuliah umum dari BPKN sendiri diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait hak-hak dan keselamatan konsumen ketika melakukan transaksi barang dan jasa. Kegiatan tersebut sangat positif karena mahasiswa disuguhkan pengetahuan dan pemahaman supaya terhindar dari penipuan atau kegiatan yang merugikan lainnya.

Kuliah umum yang dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL UMMAT) tersebut menghadirkan pembicara dari Komisioner BPKN, Bambang Sumantri, M.B.A. Dalam penyampaiannya, Bambang menjelaskan tugas dan fungsi BPKN yaitu memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, dan melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.

Selain itu, adapun fungsi yang lain yaitu mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, dan menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, serta melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Kegiatan kuliah umum tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Rektor III, Hafsah, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, beliau menuturkan bahwa kuliah umum hari ini merupakan langkah awal bagi UMMAT untuk melakukan kerjasama-kerjasama yang berkelanjutan dengan BPKN. Dengan begitu, proses edukasi atau pemberian pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat dapat dimaksimalkan.

“Kita menyambut dengan sangat baik dan mengapresiasi BPKN yang telah menggandeng UMMAT sebagai pelaksanaan kuliah umum perlindungan konsumen. Saya berharap, semoga antar UMMAT dan BPKN dapat menjalin kerjasama yang mutualisme sehingga keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama dalam menyiapkan informasi yang berkualitas”, harapnya. (Dhie)