Berfikir untuk Peradaban

Berfikir untuk Peradaban

Ditulis oleh: Dr. Mukhlisin, S.Sy.,M.S.I
(Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam UMMAT)

Teknologi digital mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Arus informasi memenuhi ruang publik setiap hari. Media sosial membentuk opini, mempercepat reaksi, sekaligus membuka ruang konflik baru. Masyarakat menikmati kemudahan, tetapi juga memikul kegelisahan baru tentang adab melemah, kebijaksanaan menipis, dan arah kemajuan kian kabur. Fakta ini menghadapkan kita pada satu pertanyaan mendasar, untuk apa manusia membangun kemajuan, jika kemajuan itu tidak memperkuat martabat, tanggung jawab moral, dan kehidupan bersama?

Pertanyaan itu penting karena peradaban tidak timbul dari gedung tinggi, perangkat teknologi, pusat industri, atau angka pertumbuhan ekonomi. Peradaban tumbuh dari cara manusia berpikir, menilai, bersikap, dan memperlakukan sesamanya. Sebuah masyarakat boleh saja tampak maju secara fisik, tetapi tetap rapuh apabila kehilangan kejujuran, empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam salah satu artikel ilmiah tentang falsafah, konsep, dan teori peradaban, peradaban dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang lahir melalui proses belajar. Gagasan ini memberi pesan penting dimana walaupun peradaban memiliki karakter capaian material, ada juga ukuran kedalaman batin dan kematangan akal budi. Kemajuan yang hanya mengejar bentuk luar mudah berubah menjadi kesombongan zaman. Kerap tampak megah, tetapi miskin arah.

Karena itu, berfikir untuk peradaban perlu dibaca sebagai panggilan etis. Manusia tidak cukup hanya pandai menciptakan alat, sistem, kebijakan, dan teknologi. Manusia juga harus mampu memahami akibat dari setiap ciptaannya. Ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, ekonomi, politik, dan teknologi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua perlu bertemu dalam satu tujuan besar dalam membangun kehidupan yang lebih adil, beradab, dan manusiawi.

Filsafat memperoleh tempat penting dalam percakapan ini. Filsafat tidak seharusnya tinggal di ruang kuliah, buku tebal, atau forum akademik yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ia perlu hadir sebagai cara manusia menguji arah hidup, menimbang kebenaran, memeriksa kebaikan, dan mempertanyakan tujuan tindakan. Tradisi berpikir filsafati mengajak manusia bertanya, “Apakah yang kita buat itu baik?”, “Siapa yang diuntungkan?”, dan “Nilai apa yang sedang kita wariskan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu terasa mendesak hari ini. Banyak keputusan publik lahir dengan cepat, tetapi tidak selalu disertai perenungan yang matang. Banyak inovasi dikejar atas nama efisiensi, tetapi kurang menimbang dampaknya terhadap kelompok rentan. Banyak pembangunan dipuji karena tampak modern, tetapi belum tentu menghadirkan rasa keadilan. Pada titik ini, kemajuan membutuhkan rem moral agar tidak berubah menjadi mesin yang dingin dan menyingkirkan manusia.

Falsafah peradaban mengingatkan kita bahwa kemajuan harus dipandu oleh kesadaran nilai. Masyarakat yang maju bukan hanya masyarakat yang menguasai ilmu, melainkan masyarakat yang menggunakan ilmu untuk kemaslahatan banyak orang. Kemajuan tanpa nilai dapat melahirkan kesenjangan, kekerasan, kerakusan, dan dehumanisasi. Sebaliknya, nilai tanpa nalar kritis dapat membuat masyarakat terjebak dalam romantisme dan ketertinggalan.

Indonesia memiliki alasan kuat untuk memikirkan hal ini secara serius. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, mulai dari agama, suku, budaya, bahasa, kelas sosial, hingga kepentingan ekonomi bertemu dalam ruang kebangsaan yang sama. Keragaman dapat menjadi kekuatan peradaban apabila dikelola dengan akal sehat, etika publik, dan kemauan untuk saling menghormati. Keragaman juga dapat berubah menjadi sumber luka apabila manusia berhenti berpikir jernih dan memilih prasangka, kebencian, serta kepentingan sempit.

Berfikir untuk peradaban melatih diri melihat perbedaan sebagai ruang belajar bersama. Peradaban yang sehat tidak memaksa semua orang menjadi seragam. Ada banyak tempat bagi banyak suara selama semuanya berdiri di atas penghormatan terhadap martabat manusia. Peradaban yang baik memberi ruang bagi yang kuat dan yang lemah, mayoritas dan minoritas, pusat dan daerah, tradisi lama dan gagasan baru.

Pemikiran saja tentu belum cukup. Gagasan harus turun menjadi konsep, lalu diuji dalam kenyataan. Filsafat membantu manusia menggali makna terdalam. Konsep membantu manusia menyusun gagasan umum tentang realitas. Teori membantu manusia membaca pola, hubungan, dan arah perkembangan masyarakat. Peradaban membutuhkan kejernihan berpikir, ketepatan merumuskan gagasan, dan keberanian menguji gagasan itu dalam praktik kehidupan.

Persoalan kita sering muncul pada jarak antara gagasan dan tindakan. Banyak nilai luhur berhenti sebagai pidato. Banyak konsep pembangunan berhenti sebagai dokumen. Banyak semboyan moral berhenti sebagai hiasan acara resmi. Peradaban tumbuh dari praktik sosial yang nyata kongkritnya pendidikan yang mencerdaskan, hukum yang adil, ekonomi yang tidak menyingkirkan, politik yang bermartabat, dan budaya publik yang menghargai kebenaran.

Ukuran peradaban juga perlu diperluas. Kita kerap memahami peradaban sebagai sesuatu yang besar, modern, dan maju secara fisik. Gedung tinggi, jalan lebar, pusat belanja, kawasan industri, dan teknologi digital sering dianggap sebagai tanda utama kemajuan. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Peradaban sejati juga tampak dari cara masyarakat memperlakukan orang miskin, menjaga lingkungan, menghormati perempuan, melindungi anak, merawat orang tua, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Pada titik ini, peradaban memiliki dua sisi yang tidak boleh dipisahkan, sisi material dan nonmaterial. Kemajuan industri, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan teknologi harus berjalan bersama kemajuan moral, spiritual, sosial, dan kebudayaan. Ketimpangan di antara keduanya akan membuat masyarakat kehilangan keseimbangan. Kita bisa menjadi modern dalam alat, tetapi primitif dalam sikap. Canggih dalam teknologi, tetapi miskin empati. Cepat dalam produksi, tetapi lamban dalam keadilan.

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk manusia berperadaban. Pendidikan tidak boleh hanya mencetak tenaga kerja yang siap memasuki pasar. Pendidikan harus melahirkan manusia yang berpikir kritis, beretika, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menjadi ruang pembentukan akal budi. Ilmu harus diajarkan bersama tanggung jawab. Kecerdasan harus disertai kepekaan sosial. Prestasi harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Kesadaran sejarah juga perlu dirawat. Tidak ada peradaban yang tumbuh dari ruang kosong. Setiap masyarakat membawa warisan nilai, pengalaman, luka, pencapaian, dan harapan. Kita tidak perlu memuja masa lalu secara membuta, tetapi juga tidak boleh memutus diri dari akar budaya. Tradisi perlu dibaca ulang dengan nalar kritis agar nilai terbaiknya dapat menjawab tantangan zaman.

Sikap yang perlu ditegaskan hari ini sederhana, tetapi mendasar bertumpu pada kemajuan harus dituntun oleh adab. Ilmu harus berpihak pada kemanusiaan. Teknologi harus dikendalikan oleh etika. Pembangunan harus menjaga martabat manusia dan lingkungan. Tanpa itu semua, kita mungkin berhasil membangun zaman yang maju, tetapi gagal membangun peradaban yang mulia.

Berfikir untuk peradaban berarti berani bertanya: manusia seperti apa yang ingin kita bentuk, masyarakat seperti apa yang ingin kita wariskan, dan nilai apa yang ingin kita jaga di tengah perubahan? Pertanyaan itu layak sebagai renungan pribadi dan kesadaran bersama. Masa depan peradaban hari ini ditentukan oleh kecerdasan kebijaksanaan manusia menjaga dunia itu tetap layak dihuni bersama.

MEMBANGUN INDONESIA MULAI DARI DESA (REFLEKSI 79 TAHUN KEMERDEKAAN)

MEMBANGUN INDONESIA MULAI DARI DESA (REFLEKSI 79 TAHUN KEMERDEKAAN)

Di usia 79 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan, namun tantangan pembangunan masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama di desa-desa. Desa sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Saatnya refleksi kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan Indonesia yang lebih merata dengan fokus dimulai dari desa. Membangun desa berarti membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa, memastikan setiap sudut negeri menikmati hasil kemerdekaan yang sesungguhnya.

Peran Desa dalam Pembangunan Nasional

Desa memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional, berfungsi sebagai fondasi yang menopang struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memberikan perhatian lebih pada desa melalui kebijakan Dana Desa yang dimulai pada tahun 2015. Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan di desa-desa dengan alokasi dana langsung dari APBN. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada tahun 2023, Dana Desa telah mencapai lebih dari Rp 400 triliun, yang dialokasikan untuk lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan komitmen negara untuk mendorong pembangunan dari bawah, memastikan bahwa desa-desa tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional.

Selain itu, desa-desa yang kuat dan mandiri dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa desa telah berhasil mengembangkan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mencakup sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan kerajinan tangan. Misalnya, Desa Ponggok di Jawa Tengah telah mengembangkan BUMDes berbasis pariwisata yang menghasilkan pendapatan miliaran rupiah per tahun, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat urban. Dengan potensi yang ada, pembangunan yang dimulai dari desa tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang lebih merata dan inklusif.

Mengembangkan Potensi Lokal

Meskipun desa memiliki potensi lokal yang besar, berbagai tantangan masih menghambat pengembangan tersebut, sehingga banyak desa belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 30% desa di Indonesia masih memiliki akses jalan yang buruk, terutama di wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menyulitkan distribusi hasil pertanian dan produk lokal, tetapi juga menghambat akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan potensi ekonomi desa yang seharusnya bisa dioptimalkan menjadi terbatas, sehingga desa-desa tersebut tetap terjebak dalam siklus kemiskinan.

Selain masalah infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa juga menjadi tantangan signifikan. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan di kota, dengan rata-rata lama sekolah hanya mencapai 7,7 tahun pada 2023. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada kemampuan masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal. Misalnya, banyak desa yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum mampu mengolahnya menjadi produk yang bernilai tambah tinggi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh minimnya akses terhadap teknologi dan informasi, yang seharusnya bisa menjadi alat untuk mendorong inovasi di desa.

Kemerdekaan sejati

Sebagai fondasi utama pembangunan nasional, desa memegang peran kunci dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan merata. Meskipun desa memiliki potensi besar, tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan sulitnya akses pembiayaan serta pasar menghambat pengembangan potensi lokalnya. Namun, dengan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang tepat, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, desa-desa di Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Membangun Indonesia dimulai dari desa bukan sekadar slogan, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan kemerdekaan yang sejati dirasakan oleh seluruh rakyat hingga pelosok negeri.

Penulis:

Ibrahim Ali

Pakar Desa Universitas Muhammadiyah Mataram

UMMAT MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH

UMMAT MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH

MATARAM-Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, menegaskan bahwa terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan keterampilan di Abad 21 sekarang, yaitu kepala sekolah wajib menguasai keterampilan cara berfikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS).

Dalam rangka menumbuhkembangkan keterampilan dan kompetensi kepala sekolah, perlu dilakukan penguatan kompetensi melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Kepala Sekolah. PP Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1 butir b Pasal 54 ayat 1 bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Rektor UMMAT menjelaskan landasan diadakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini yaitu berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan tersebut, maka pemerintah melalui satuan kerja dan LPD menyelenggarakan diklat penguatan kepala sekolah yang dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah (Banpem).

“Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui program diklat penguatan kepala sekolah merupakan program yang tidak dapat dihindari, karena itu untuk mengimbangi antara pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi kepala sekolah”, jelas Dr. H. Arsyad.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  Nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 4, dan Surat Keputusan PPK LPPKS yang disahkan oleh KPA No. 3782/B.9.2/PR/1019 tanggal 20 Agustus 2019, tentang penetapan LPD, Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan penerima Banpem penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat.

“Alhamdulillah UMMAT ditunjuk sebagai penerima dana bantuan pemerintah untuk menjadi lembaga penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di NTB”, tambahnya. 

Dr. Maemunah sebagai Ketua LPD UMMAT menerangkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah akan diselenggarakan di lima (5) tempat yaitu Kabupaten Sumbawa, KSB, Kota Bima, Kota Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi memiliki jumlah sasaran kepala sekolah yang berbeda. Yaitu Kabupaten Sumbawa dengan 364 sasaran kepala sekolah, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 37 sasaran kepala sekolah, Kota Bima dengan 73 sasaran kepala sekolah, Kota Mataram dengan 211 sasaran kepala sekolah, dan Provinsi Nusa Tenggara Baran dengan 236 sasaran kepala sekolah”, terangnya.

Lebih lanjut, Ketua LPD sekaligus Dekan FKIP UMMAT tersebut menyebutkan sasaran kepala sekolah antara kabupaten/kota maupun provinsi  didasarkan pada tingkat sekolah. “Untuk setiap kabupaten/kota sasarannya adalah kepala sekolah TK, SD dan SMP. Sedangkan Provinsi sasarannya adalah kepala sekolah SMA,SMK, dan  SLB”, imbuhnya.

Kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam kemampuan Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikannya, serta memiliki performa sebagai Kepala Sekolah bagi seluruh warga sekolah tersebut akan dilaksanakan mulai September hingga November 2019.

Harapan terbesar penyelenggara kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah tersebut adalah para kepala sekolah baik yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan tugas fungsinya. “Pada akhir kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah dengan sasaran lima (5) kabupaten/kota, dan Propinsi, saya berharap seluruh peserta lulus dengan nilai minimal Cukup Memuaskan”, harapnya. (Dhie)

Muhammadiyah dan Pancasila

Muhammadiyah dan Pancasila

Oleh : Arifudin

Laman Opini – Muhammadiyah itu merupakan organisasi keagamaan, memilki pengalaman dan kontribusi dalam dinamika penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Muhammadiyah telah mengalami  masa-masa “ketegangan”, di mana muncul perdebatan yang sangat sengit di internal organisasi tentang penerimaan Pancasila, maupun secara eksternal dalam hubungannya dengan negara.

Jika dilacak ke belakang, maka dapat diamati peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam proses perumusan awal Pancasila. Ternyata peran penting itu dilakukan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah dalam BPUPKI: Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muhammadiyah 1942-1953), KH. Abdul Kahar Muzakkir, Dr. Sukirman Wirosandjojo, Mr. Kasman Singodimedjo.

Bahkan menurut beberapa sumber sejarah, meskipun Ki Bagus Hadikusumo pada mulanya menolak penghapusan 7 (tujuh) kata sila I, pada akhirnya ia setuju dengan sila “Ketuhan Yang Maha Esa”, setelah dilobi oleh beberapa tokoh, seperti Teuku Muhammad Hassan, KH Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo. 

Itulah sebabnya, hingga sekarang, Muhammadiyah tidak lagi mempermasalahkan hubungan Pancasila sebagai dasar negara dengan agama (Islam).

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah bahkan baru-baru ini mengemukakan bahwa “NKRI itu kan sudah lama bersyariah”, sebagaimana dikutip banyak media, baik online maupun cetak. 

Pernyataan Haedar Nashir selaku ketua Umum PP Muhammadiyah ini sebagai respons terhadap wacana hasil kelompok yang menamakan diri Ijtimak Ulama IV yang merekomendasikan NKRI bersyariah, menempatkan ayat suci di atas ayat konstitusi.

Dinamika penerimaan Pancasila

Ketika pemerintah orde baru memaksakan asas tunggal Pancasila ke organisasi massa dan organisasi politik, Muhammadiyah perlu waktu agak lama untuk menerimanya. Tanda-tanda menerima asas tunggal ini, secara terbuka mulai tampak pada hari kedua Muktamar, 8 Desember 1985.

Di pendapa Mangkunegaran Solo waktu itu, dengan gaya kocak dan disambut penuh gelak tawa, Haji AR Fajhruddin, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu, menyebutkan asas Pancasila itu diterima “dengan ikhtiar”. Mengapa demikian? ”Supaya yang dimaksudkan pemerintah itu berhasil, tapi tidak melanggar agama. 

Kami para pemimpin, tetap bertekad menegakkan kalimah Allah di Indonesia ini. Tidak merusak peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak menjual agama”, kata AR Fajhruddin.

PP Muhammadiyah secara resmi mulai membahas asas Pancasila ini dalam sidang Tanwir akhir Mei 1983. Kesimpulannya, Muhammadiyah lahir karena Islam, tanpa asas Islam tentu bukan Muhammadiyah lagi. Pancasila, bagi Muhammadiyah, bukan persoalan.

Pada 2012 Tanwir diselenggarakan di Bandung dan 2014 di Samarinda, memilih tema materi ”Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahaadah” yang artinya negara Pancasila sebagai konsensus nasional (dar al -ahdi), dan tempat kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju berdaulat dalam naungan rida Allah Swt.

Pemikiran tentang negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif Muhammadiyah. Disimpulkan, bahwa “Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun Indonesia yang merdeka dan berkemajuan. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai Islam”.

”Pancasila itu ibarat helm, agar selamat maka dipakai ketika berkendara,” ujar pak AR Fakhruddin, ketika menerima sebagai asas ormas waktu itu. 

Umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai dar al-syahadah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangasaan di segala bidang kehidupan, siap bersaing (fastabiq al khairaat) memajukan kehidupan bangsa yang kreatif dan inovatif.

Bahwa jargon Pancasila sebagai daar al ‘ahdi wal syahadah bukan lagi mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara atau mempersandingkannya dengan dokumen Madinah, tetapi bagaimana Muhammadiyah berkomitmen membangun negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Inilah pengalaman inspiratif Muhammadiyah yang mestinya menjadi perhatian dan internalisasi terhadap diri setiap insan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Walahu’alam bishsho’wab!