MATARAM-Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, menegaskan bahwa terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan keterampilan di Abad 21 sekarang, yaitu kepala sekolah wajib menguasai keterampilan cara berfikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS).

Dalam rangka menumbuhkembangkan keterampilan dan kompetensi kepala sekolah, perlu dilakukan penguatan kompetensi melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Kepala Sekolah. PP Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1 butir b Pasal 54 ayat 1 bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Rektor UMMAT menjelaskan landasan diadakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini yaitu berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan tersebut, maka pemerintah melalui satuan kerja dan LPD menyelenggarakan diklat penguatan kepala sekolah yang dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah (Banpem).

“Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui program diklat penguatan kepala sekolah merupakan program yang tidak dapat dihindari, karena itu untuk mengimbangi antara pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi kepala sekolah”, jelas Dr. H. Arsyad.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  Nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 4, dan Surat Keputusan PPK LPPKS yang disahkan oleh KPA No. 3782/B.9.2/PR/1019 tanggal 20 Agustus 2019, tentang penetapan LPD, Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan penerima Banpem penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat.

“Alhamdulillah UMMAT ditunjuk sebagai penerima dana bantuan pemerintah untuk menjadi lembaga penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di NTB”, tambahnya. 

Dr. Maemunah sebagai Ketua LPD UMMAT menerangkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah akan diselenggarakan di lima (5) tempat yaitu Kabupaten Sumbawa, KSB, Kota Bima, Kota Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi memiliki jumlah sasaran kepala sekolah yang berbeda. Yaitu Kabupaten Sumbawa dengan 364 sasaran kepala sekolah, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 37 sasaran kepala sekolah, Kota Bima dengan 73 sasaran kepala sekolah, Kota Mataram dengan 211 sasaran kepala sekolah, dan Provinsi Nusa Tenggara Baran dengan 236 sasaran kepala sekolah”, terangnya.

Lebih lanjut, Ketua LPD sekaligus Dekan FKIP UMMAT tersebut menyebutkan sasaran kepala sekolah antara kabupaten/kota maupun provinsi  didasarkan pada tingkat sekolah. “Untuk setiap kabupaten/kota sasarannya adalah kepala sekolah TK, SD dan SMP. Sedangkan Provinsi sasarannya adalah kepala sekolah SMA,SMK, dan  SLB”, imbuhnya.

Kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam kemampuan Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikannya, serta memiliki performa sebagai Kepala Sekolah bagi seluruh warga sekolah tersebut akan dilaksanakan mulai September hingga November 2019.

Harapan terbesar penyelenggara kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah tersebut adalah para kepala sekolah baik yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan tugas fungsinya. “Pada akhir kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah dengan sasaran lima (5) kabupaten/kota, dan Propinsi, saya berharap seluruh peserta lulus dengan nilai minimal Cukup Memuaskan”, harapnya. (Dhie)

Oleh : Arifudin

Laman Opini – Muhammadiyah itu merupakan organisasi keagamaan, memilki pengalaman dan kontribusi dalam dinamika penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Muhammadiyah telah mengalami  masa-masa “ketegangan”, di mana muncul perdebatan yang sangat sengit di internal organisasi tentang penerimaan Pancasila, maupun secara eksternal dalam hubungannya dengan negara.

Jika dilacak ke belakang, maka dapat diamati peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam proses perumusan awal Pancasila. Ternyata peran penting itu dilakukan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah dalam BPUPKI: Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muhammadiyah 1942-1953), KH. Abdul Kahar Muzakkir, Dr. Sukirman Wirosandjojo, Mr. Kasman Singodimedjo.

Bahkan menurut beberapa sumber sejarah, meskipun Ki Bagus Hadikusumo pada mulanya menolak penghapusan 7 (tujuh) kata sila I, pada akhirnya ia setuju dengan sila “Ketuhan Yang Maha Esa”, setelah dilobi oleh beberapa tokoh, seperti Teuku Muhammad Hassan, KH Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo. 

Itulah sebabnya, hingga sekarang, Muhammadiyah tidak lagi mempermasalahkan hubungan Pancasila sebagai dasar negara dengan agama (Islam).

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah bahkan baru-baru ini mengemukakan bahwa “NKRI itu kan sudah lama bersyariah”, sebagaimana dikutip banyak media, baik online maupun cetak. 

Pernyataan Haedar Nashir selaku ketua Umum PP Muhammadiyah ini sebagai respons terhadap wacana hasil kelompok yang menamakan diri Ijtimak Ulama IV yang merekomendasikan NKRI bersyariah, menempatkan ayat suci di atas ayat konstitusi.

Dinamika penerimaan Pancasila

Ketika pemerintah orde baru memaksakan asas tunggal Pancasila ke organisasi massa dan organisasi politik, Muhammadiyah perlu waktu agak lama untuk menerimanya. Tanda-tanda menerima asas tunggal ini, secara terbuka mulai tampak pada hari kedua Muktamar, 8 Desember 1985.

Di pendapa Mangkunegaran Solo waktu itu, dengan gaya kocak dan disambut penuh gelak tawa, Haji AR Fajhruddin, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu, menyebutkan asas Pancasila itu diterima “dengan ikhtiar”. Mengapa demikian? ”Supaya yang dimaksudkan pemerintah itu berhasil, tapi tidak melanggar agama. 

Kami para pemimpin, tetap bertekad menegakkan kalimah Allah di Indonesia ini. Tidak merusak peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak menjual agama”, kata AR Fajhruddin.

PP Muhammadiyah secara resmi mulai membahas asas Pancasila ini dalam sidang Tanwir akhir Mei 1983. Kesimpulannya, Muhammadiyah lahir karena Islam, tanpa asas Islam tentu bukan Muhammadiyah lagi. Pancasila, bagi Muhammadiyah, bukan persoalan.

Pada 2012 Tanwir diselenggarakan di Bandung dan 2014 di Samarinda, memilih tema materi ”Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahaadah” yang artinya negara Pancasila sebagai konsensus nasional (dar al -ahdi), dan tempat kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju berdaulat dalam naungan rida Allah Swt.

Pemikiran tentang negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif Muhammadiyah. Disimpulkan, bahwa “Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun Indonesia yang merdeka dan berkemajuan. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai Islam”.

”Pancasila itu ibarat helm, agar selamat maka dipakai ketika berkendara,” ujar pak AR Fakhruddin, ketika menerima sebagai asas ormas waktu itu. 

Umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai dar al-syahadah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangasaan di segala bidang kehidupan, siap bersaing (fastabiq al khairaat) memajukan kehidupan bangsa yang kreatif dan inovatif.

Bahwa jargon Pancasila sebagai daar al ‘ahdi wal syahadah bukan lagi mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara atau mempersandingkannya dengan dokumen Madinah, tetapi bagaimana Muhammadiyah berkomitmen membangun negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Inilah pengalaman inspiratif Muhammadiyah yang mestinya menjadi perhatian dan internalisasi terhadap diri setiap insan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Walahu’alam bishsho’wab!