Mataram-Dalam rangka meningkatkan kesadaran baca dan literasi masyarakat, pada tanggal 7/09/2019 UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram(UMMAT) bekerjasama dengan Mahasiswa KKN UMMAT memberikan hibah buku kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala
UPT Perpustakaan UMMAT , Iskandar, S.Sos, M.A dan Ketua PCM Desa Teros,
Syamsirudin, beserta pengurusnya dan masyarakat sekitar.
Kegiatan yang diinisiasi oleh UPT Perpustakaan UMMAT ini begitu antusias disambut oleh masyarakat. Syamsirudin menuturkan bahwa langkah Universitas Muhammadiyah Mataram dalam program hibah buku merupakan bentuk kerja nyata persyarikatan Muhammadiyah untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa dan negara. “Buku adalah sumber ilmu dan ilmu adalah pencerah peradaban”, tuturnya.
Ketua PCM Desa Teros juga
mengucapkan terima kasih atas program hibah buku untuk masyarakat Teros dan
berharap buku-buku tersebut akan berguna dan dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh masyarakat sekitar. “Semoga kegiatan ini selalu memberikan berkah untuk
kita dan kampus UMMAT”, ucap Syamsirudin.
Menurut Iskandar, Hibah buku yang diberikan tersebut untuk dibuatkan taman baca masyarakat guna meningkatkan kesadara baca pada masyarakat sekitar. Hal ini penting mengingat kesadaran dan semangat baca menjadi penentu lahirnya generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang makin ketat dewasa ini.
Lebih lanjut Kepala UPT Perpustakaan UMMAT tersebut menjelaskan bahwa kegiatan hibah buku dan pendirian taman baca masyarakat ini rencananya akan dilakukan secara berkala yang akan difokuskan pada daerah-daerah binaan Muhammadiyah baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.
“Program
ini juga dalam rangka mendukung gerakan UMMAT peduli literasi serta program
gubernur NTB untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sadar literasi”, jelas Iskandar.
(Dhie).
MATARAM-Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, menegaskan bahwa terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan keterampilan di Abad 21 sekarang, yaitu kepala sekolah wajib menguasai keterampilan cara berfikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS).
Dalam
rangka menumbuhkembangkan keterampilan
dan kompetensi kepala sekolah, perlu dilakukan
penguatan kompetensi melalui program Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Penguatan Kepala Sekolah. PP Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 15
ayat 1 butir b Pasal 54 ayat 1 bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan
sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan
supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
Rektor UMMAT menjelaskan landasan diadakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini yaitu berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan tersebut, maka pemerintah melalui satuan kerja dan LPD menyelenggarakan diklat penguatan kepala sekolah yang dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah (Banpem).
“Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui program diklat penguatan kepala sekolah merupakan
program yang tidak dapat dihindari, karena itu untuk mengimbangi antara pelaksanaan
tugas pokok dan tugas fungsi kepala sekolah”, jelas Dr. H. Arsyad.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 4, dan Surat Keputusan PPK LPPKS yang disahkan oleh KPA No. 3782/B.9.2/PR/1019 tanggal 20 Agustus 2019, tentang penetapan LPD, Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan penerima Banpem penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat.
“Alhamdulillah UMMAT ditunjuk sebagai penerima dana bantuan pemerintah
untuk menjadi lembaga penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah di NTB”,
tambahnya.
Dr. Maemunah sebagai Ketua LPD UMMAT
menerangkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah akan diselenggarakan di lima (5) tempat yaitu
Kabupaten Sumbawa, KSB, Kota Bima, Kota Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
“Masing-masing kabupaten/kota maupun
provinsi memiliki jumlah sasaran kepala sekolah yang berbeda. Yaitu Kabupaten
Sumbawa dengan 364 sasaran kepala sekolah, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 37
sasaran kepala sekolah, Kota Bima dengan 73 sasaran kepala sekolah, Kota Mataram
dengan 211 sasaran kepala sekolah, dan Provinsi Nusa Tenggara Baran dengan 236
sasaran kepala sekolah”, terangnya.
Lebih lanjut, Ketua LPD sekaligus Dekan FKIP UMMAT tersebut menyebutkan sasaran kepala sekolah antara kabupaten/kota maupun provinsi didasarkan pada tingkat sekolah. “Untuk setiap kabupaten/kota sasarannya adalah kepala sekolah TK, SD dan SMP. Sedangkan Provinsi sasarannya adalah kepala sekolah SMA,SMK, dan SLB”, imbuhnya.
Kegiatan yang bertujuan untuk
memperdalam kemampuan Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola satuan
pendidikannya, serta memiliki performa sebagai Kepala Sekolah bagi seluruh
warga sekolah tersebut akan dilaksanakan
mulai September hingga November 2019.
Harapan terbesar penyelenggara
kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah tersebut adalah para kepala sekolah
baik yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi memiliki kompetensi dalam
menjalankan tugas pokok dan tugas fungsinya. “Pada akhir kegiatan Diklat penguatan kepala sekolah dengan sasaran lima (5) kabupaten/kota, dan Propinsi, saya
berharap seluruh peserta lulus dengan nilai minimal Cukup Memuaskan”,
harapnya. (Dhie)
Kegiatan tersebut diawali dengan
pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor UMMAT. Mengawali
sambutannya, Dr. H.Arsyad Abd. Gani mengucapkan selamat datang kepada tim
evaluasi lapangan sekaligus mengungkapkan rasa bahagia karena hari tersebut
merupakan hari yang ditunggu-tunggu, baik oleh pimpinan UMMAT maupun seluruh
civitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan.
“Saya selaku Rektor mengucapkan
selamat datang kepada tim evaluasi lapangan untuk program pendidikan profesi
bidan. Kedatangan bapak dam ibu merupakan hal yang membahagiakan bagi kami, dan
semoga hasilnyapun akan jauh lebih membahagiakan,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Doktor di
bidang Teknologi pendidikan tersebut mengutarakan alasan kenapa perlu membuka
program pendidikan profesi bidan. Diantaranya, UMMAT harus bersinergi dengan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di sektor pendidikan
dan kesehatan.
Seperti yang diketahui, secara
kuantitas lulusan Bidan di NTB begitu menjamur akan tetapi kualitasnya masih
diragukan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data beberapa tahun yang lalu
bahwa tingkat kematian bayi di NTB masih relatif tinggi jika dibandingkan
dengan kematian bayi di tingkat nasional. Hal demikian tentu akan berdampak
pada Indeks pembangunan Manusia (IPM) NTB.
“Alasan yang memicu dan memacu
kami (UMMAT) membuka program pendidikan profesi bidan ini merupakan bentuk
tanggungjawab moral untuk memperbaiki kehidupan manusia. UMMAT siap mencetak
bidan-bidan yang berkualitas dan professional. Dengan demikian, angka kematian
bayi bisa menurun dari tahun ke tahun dan IPM NTB akan semakin meningkat”,
harapnya.
Selain itu, Drs. Sudarsono
selaku Kasubdit Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi menyampaikan bahwa
proses perizinan pembukaan program studi akan dipercepat karena bisa diajukan
setiap waktu. Namun pengawasan setelah dibuka suatu program studi tentunya akan
diperketat demi meningkatkan kualitas program studi tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan
bahwa sementara FIK UMMAT hanya bisa membuka program S1 Kebidanan. Setelah ada
alumni sarjana kebidanan baru bisa membuka program profesi bidan. “FIK UMMAT
ini baru memiliki D3 Kebidanan berarti S1nya masih nol tahun. Itu artinya
setelah 4 (empat) tahun atau ada alumni dulu baru bisa membuka profesi. Sebab harus
tuntaskan teori di jenjang sarjana karena program profesi itu semestinya hanya untuk
praktek saja”, jelas Bapak Drs. Sudarsono. (Dhie)
MATARAM–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) melatih para trainers untuk sosialisasi cara pengelolaan keuangan. Kegiatan yang dihadiri sekitar lima belas perguruan tinggi (PT) yang ada di pulau Lombok dan pulau Sumbawa itu akan berlangsung selama tiga hari yakni 20 hingga 22 Agustus 2019. Masing-masing perguruan tinggi diminta mengirim sepuluh orang dosen/pengajar untuk menjadi peserta. Kegiatan tersebut merupakan training of trainers (ToT) bersertifikasi bagi para dosen dan akademisi perguruan tinggi.
“Kegiatan ToT yang melibatkan dosen/pengajar sebagai peserta dan calon trainers ini adalah langkah yang tepat sebab mereka dapat mengedukasi mahasiswa terkait masalah keuangan. Selanjutnya mahasiswalah yang akan menyebarluaskan informasi penting tersebut kepada masyarakat umum”, jelas Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor UMMAT (20/8).
Harapannya,
pemahaman tentang pengelolaan keuangan ini bisa tersebar luas kepada masyarakat
melalui berbagai kegiatan yang diadakan di kampus. “Kegiatan ToT ini cukup
penting untuk diadakan karena melalui kegiatan seperti ini, peserta dalam hal
ini dosen akan dilatih untuk menjadi instruktur masalah keuangan”, katanya.
Lebih
lanjut ia menambahkan bahwa informasi keuangan perlu diketahui dan dipahami khalayak.
Sudah saatnya masyarakat diberi pengetahuan masalah mengelola keuangan. “Ini
akan menjadi amanah kita bersama, bapak ibu yang hadir pada hari ini untuk
menyampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat terkait tata cara pengelolaan
keuangan. Dengan demikian, masyarakat kita menjadi masyarakat yang tangguh dan
dewasa dalam masalah keuangan”, tambahnya.
Kepala
Otoritas Jasa keuangan (OJK) NTB mengatakan bahwa secara umum OJK memiliki
tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa
keuangan di Indonesia. Dengan begitu tugas dan amanat OJK NTB yaitu untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kami berkomitmen untuk
mewujudkan sektor jasa keuangan yang kokoh, stabil, tumbuh dengan sehat dan
berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB”, tandas kepala OJK NTB, Farid Faletehan.
Dia
peryaca bahwa dengan adanya pelatihan instruktur atau training of trainers tersebut, memudahkan OJK untuk mewujudkan
cita-citanya yaitu masyarakat dapat mengelola keuangan dengan baik. Adapun
langkah yang ditempuh yakni merubah mindset
masyarakat. Saat keuangan membaik atau stabil, masyarakat harus berpikir
untuk saving bila perlu untuk investing sehingga ketika keuangan
berada pada titik yang lemah masyarakat tidak kesusahan, paling tidak dalam
memenuhi kebutuhan primernya.
“Kami
berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan agar tumbuh
keuangan yang berkelanjutan dan stabil bagi masyarakat NTB khususnya dan
Indonesia pada umumnya”, tegasnya. (Dhie)
MATARAM-Kegiatan pembekalan KKN Angkatan XXXIII Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) telah dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada hari/tanggal rabu-jum’at, 14-16 Agustus 2019. Dua hari pertama akan digunakan untuk pemaparan materi dan satu hari terakhir untuk evaluasi yang akan dilakukan oleh tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UMMAT.
Kegiatan pembekalan tersebut diikuti oleh 547 peserta KKN yang dibagi menjadi 4 kelas. Dalam pembekalan KKN periode pertama tahun 2019 ini, LPPM sebagai lembaga penyelenggara menghadirkan beberapa pemateri dari luar kampus yaitu seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) wilayah NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, BKKBN Provinsi, dan Dinas Sosial NTB. Selain itu, panitia turut mengundang PWM NTB untuk menyampaikan materi “Strategi Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah”. Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram berbicara tentang “Peran PTM dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda di Perdesaan”.
“Semua materi akan disampaikan
dalam waktu dua hari sementara hari ketiga akan diisi oleh tim LPPM untuk membahas
mekanisme pelaksanaan, teknik pelaporan, dan evaluasi KKN”, jelas ketua
panitia, Suwandi, S.Ag., M.Pd.I.
Dari 547 mahasiswa yang
mengikuti KKN periode pertama tahun 2019 ini, mereka dibagi menjadi 35 kelompok
yang nantinya akan tersebar diseluruh pelosok NTB yaitu pulau Lombok, Kabupaten
Sumbawa dan KSB, Kabupaten Dompu, dan juga Kabupaten Bima.
“Tahun 2019 ini mahasiswa KKN
akan tersebar di seluruh pelosok, termasuk ujung timur NTB yaitu Kabupaten
Bima. Masing-masing Kabupaten di NTB selain pulau Lombok, akan kita tempatkan 2
kelompok di desa yang sudah ditentukan oleh tim LPPM”, ujarnya. (Dhie)
